ADA APA DENGAN PENDIDIKAN? (1)

Ada Apa dengan Pendidikan? (1)
Opini : Ana Herlina

Pendidikan tanpa adanya tenaga pendidik memang tidak akan berlangsung sejalan, seyogyanya seorang ustad, guru, dan dosen itu adalah serentetan tenaga pengajar dan tenaga pendidik yang lazim kita ketahui di Indonesia ini.
Dari mulai kita menginjak lantai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi pengajar dan pendidik selalu hadir, karena jelas saja tidak bisa di katakan belajar mengajar jika kita hanya belajar tanpa ada yang mengajar. Selayaknya sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu berlangsungnya proses belajar mengajar yang tentu saja ada orang yang belajar dan mengajarnya.
Namun banyak sekali wacana-wacana yang mengusung isu tentang kurangnya tenaga pengajar di Indonesia, terlebih di daerah pelosok yang jarang sekali di jamah tangan-tangan pemerintah pusat. Misalnya di Papua, Sulawesi dan di daerah-daerah pedalaman lainnya. Menarik memang jika kita telisik lebih lanjut tentang Indonesia dan pendidikan yang ada sekarang. Dimana banyak bahkan bukan sekedar banyak tapi bangunan-bangunan sekolah yang berdiri bagaikan spora yang menjamur, sudah tak perlu di hitung dengan jari jemari. Lembaga pendidikan Indonesia sangat banyak entah itu sekolah yang di naungi Departemen Pendidikan, Departemen Agama atau hanya lembaga swasta yang di dirikan atas inisiatif beberapa golongan, intinya fasilitas di Indonesia sudah sangat cukup.
Hanya saja penempatan pembangunan dan repatilisasi pembangunan sekolah ini lebih condong di gencarkan di daerah-daerah perkotaan. Dengan alasan bahwa penduduk di perkotaan itu laju pertumbuhan penduduknya lebih pesat dan itu cenderung membutuhkan fasilitas pendidikan yang jauh lebih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan pendidikan di daerah pelosok sana yang dalam catatan “perlu banyak subsidi, finansial, dan mental baja untuk dapat mewujudkan pendidikan yang layak di daerah pelosok”.
Jika merujuk pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 bahwa disana dipaparkan dengan jelas Tujuan negara republik Indonesia yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia”. Perlu kita garis bawahi Mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan hanya tujuan atau cita-cita yang di miliki bangsa ini, ini bukan hanya sebuah kalimat pelengkap di Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah sebuah ekspektasi yang bukan sekedar tulisan, namun harus dengan sangat di perjuangkan dan di tegakan.
Jika kita merujuk kembali kepada permasalahan kurangnya tenaga pengajar saya kira ini sangat keliru, mari kita bedah. Kita tahu banyak sekali Universitas-Universitas di Indonesia dari yang berstatus Negeri hingga Swasta sudah tidak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Di dalam Universitas itu tentulah banyak sekali Prodi atau program studi keguruan atau di Universitas Islam sering disebut Tarbiyah. Lebih-lebih lagi kita juga tahu sendiri Indonesia memiliki sebuah Universitas yang konotasinya “Universitas Pendidikan” tentu di dalamnya atau nantinya akan menetaskan banyak sekali pemeggang gelar S.Pd. setiap tahun pastilah banyak ribuan hingga puluh ribuan sarjana Pendidikan itu di keluarkan dari seluruh perguruan perguruan tinggi. Yang menjadi pertanyaannya adalah kemana perginya para penyandang S.Pd itu?
Jawabannya ada di Bank, ada di DPR, ada di Pengadilan ada pula yang di perusahaan, di pasar lebih-lebih di Anggurkan. Bukan jawaban itu yang di butuhkan, itu bukanlah jawaban yang tepat. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah lebih bisa mengalokasikan sarjana-sarjana itu masuk pada dunianya, lingkupannya. Biarkan para ahli berkutat di bidangnya, jikalau perekrutan pegawai baru misalnya saja di Bank dengan syarat Strata 1 jurusan Akuntansi, atau Menejemen Keuangan. Di Pengadilan persyaratanya Strata 1 jurusan Ilmu Hukum jadi disana terjadi pemerataan jurusan sesuai dengan pendidikan yang di tempuhnya, bukan dengan syarat Strata 1 saja karena dengan itu akan sangat banyak sekali ketimpang tindihan yang terus tiada akhir. Ada pula masalah yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah ketika yang bukan merupakan lulusan Sarjana pendidikan di gandeng untuk mengurus peserta didik, disinilah puncak kegagalan sistem belajar mengajar. Bukan berarti si Sarjana non pendidikan itu tidak memiliki skill untuk mengajar, tetapi biarkanlah si ahli di bidang itu yang telah memiliki dasar yang kompeten di bidangnya yang mengurus itu semua. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia.
Adapun masalah lainnya adalah medan yang harus di tempuh oleh tenaga pengajar yang harus mengabdikan diri di sebuah tempat yang jauh dari peradaban kota. Namun disanalah tanggung jawab yang harus di pikul olehnya. Lalu itu pun tidak luput juga harus menjadi perhatian penting dari pemerintah, bagaimana mengoptimalkan pendidikan yang ada di pelosok. Agar cita-cita yang di cantumkan tadi bisa terwujud bukan hanya sebagai angan-angan. Selayaknya langit di anatariksa, mereka memiliki banyak bintang, namun karena tertutup nebula sang bintang tak nampak. Begitupun Indonesia pastilah memiliki bintang yang bisa menerangi Indonesia dari sebuah kata yang sering kita diktekan sebagai Kebodohan dari sebuah kepulan asap ketidak terjangkauan pendidikan.
Sekali lagi Indonesia tidak kekurangan tenaga pengajar, hanya saja pengalokasian yang kurang optimal dari pemerintah maupun kesadaran dari para kaum terpelajarlah yang mendorong isu ini muncul. Dalam hal ini kita harus mengangkat asas-asas pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia butuh keadilan walau sebenarnya sebuah keadilan itu hanya kata-kata yang absurd yang tak pernah memiliki titik temu pada dua kacamata yang berbeda. Jika sudut pandang ini benar maka yang dibutuhkan adalah keadilan dalam penyamarataan fasilitas pemerintah entah dari sektor ekonomi, hukum atau pendidikan yang jelas dalam lingkup kita kali ini adalah pendidikan, dimana semua warga masyarakat Indonesia itu memiliki porsi yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Selain itu, muncul lagi ke permukaan isu dan kritik untuk tenaga pengajar yang sudah ada dan aktif di Indonesia tentang sistem atau tata ajarnya yang sangat panas jika kita gonjang ganjingkan kepada kaum terdidik seperti mahasiswa yang notebanenya memiliki tingkat kekritisan yang sangat tajam tentang sebuah isu. Tak ayal banyak nada sumbang yang terlantun dari bibir-bibir para pelaku pendidikan, misalnya saja tentang tata cara tenaga pendidik yang kurang efektif dalam penyampaian, banyak tenaga pendidik yang merangkap menjadi pelaku usaha, atau pegawai lain yang nantinya berimbas pada jam terbangnya yang harus terpotong karena kepentingan pribadi miliknya.
Harusnya tenaga pengajar itu bisa lebih profesional dalam bidangnya, bukan berarti harus mengesampingkan kebutuhan hajatnya. Tak ada undang-undang yang melarang seorang guru merangkap menjadi seorang pengusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun bukan dengan cara mengesampingkan profesi utamanya.
Selanjutnya adalah peserta terdidiknya yang harus juga memiliki kewajiban dan tata kelakuan yang harus di ketahui olehnya. Dimulai dari etika dan tatakrama yang sangat transfaran yang bisa membuat wibawa seorang guru seperti kulit bawang diantara tenaga pengajar dan pelajar. Maksudnya adalah nilai takdzim seorang murid kepada seorang tenaga pengajar yang jika dilihat dari satu pandang banyak sekali mahasiswa atau pelajar yang kurang segan kepada guru atau dosen, yang nantinya timbul prasangka yang kurang mengenakan pada guru atau dosen tersebut. Adanya kasus mahasiswa membunuh dosen adalah salah satu kasus yang jelas sudah tidak ada lagi sebuah rasa takdzim kepada ahli ilmu tersebut. Miris memang jika kita telusuri lebih dalam adalah hanya karena hal sepele seorang mahasiswa tega membunuh dosennya.
Indonesia kaya akan orang-orang ahli ilmu. Namun pengalokasian yang kurang maksimal lah yang memicu bara api dari sektor pendidikan di Indonesia. Masalah ini bukan sepenuhnya salah pemerintah, bukan salah tenaga pengajar, bukan pula peserta didiknya. Ini adalah PR untuk kita, juga sebagai renungan bagaimana bisa menyuburkan pendidikan Indonesia dari sebuah kegersangan mindset dan moral serta rasa Cinta tanah air dan bela tanah air yang harus kembali di tingkatkan demi tercapainya pembangunan nasional yang di impi-impikan dan demi terealisasinya cita-cita Indonesia yang kita baca setiap upacara bendera.

Biodata Penulis

Nama : Ana Herlina
Tempat, Tanggal Lahir : Pangandaran, 09 Maret 1997
Jurusan : Ilmu Hukum
Semester/Kelas : VI/A
Asal : Pangandaran
Kegiatan : Menulis, Blogger, aktif di Alam Jabar
Qoute : “Menulis atau mati”